LABUHA — Indonesia telah berusia 81 tahun. Namun, bagi sebagian masyarakat di Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, kemerdekaan belum sepenuhnya hadir dalam bentuk kesejahteraan dan pelayanan dasar.
Di tengah perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, kondisi tersebut kembali disoroti Anggota Komisi II DPRD Halmahera Selatan dari Dapil IV Obi, Yulianto Tiwouw.
Ia menilai, masih terbatasnya infrastruktur, akses transportasi laut dan pasokan listrik menunjukkan adanya kesenjangan pembangunan yang dirasakan masyarakat di wilayah kepulauan.
Yulianto secara khusus menyoroti kondisi masyarakat di Desa Bobo dan Desa Woi, Kecamatan Obi Selatan. Menurutnya, masyarakat di wilayah tersebut masih berhadapan dengan persoalan mendasar yang seharusnya telah menjadi perhatian serius pemerintah setelah 81 tahun Indonesia merdeka.
“Kalau bicara kemerdekaan, tentu masyarakat Obi belum merasakan infrastruktur. Belum rasa merdeka, apalagi Obi Selatan, terutama di Desa Bobo dan Desa Woi,”kata Yulianto sesudah upacara HUT ke-81 RI di Lapangan Asombang, Kecamatan Bacan, Senin (17/8/2026).
Politikus Partai Hanura itu mengatakan, kemerdekaan tidak cukup hanya diperingati dengan upacara dan perayaan. Menurutnya, kemerdekaan harus dirasakan masyarakat melalui pembangunan yang merata, akses pelayanan dasar dan peningkatan kesejahteraan.
Ia menyebut, keterbatasan transportasi serta belum memadainya akses listrik menjadi persoalan yang hingga kini masih membebani masyarakat di sejumlah desa.
“Di dua desa itu baru ada satu perhubungan. Terus, masalah listrik juga yang belum sampai. Ini menjadi salah satu kendala, salah satu faktor yang masyarakat merasa belum merdeka. Belum merasakan bahwa kemerdekaan itu ada di pihak mereka,”ujarnya.
Menurut Yulianto, kondisi geografis Obi sebagai wilayah kepulauan membuat pembangunan konektivitas menjadi kebutuhan mendesak. Transportasi laut yang terbatas dapat berdampak pada akses masyarakat terhadap kesehatan, pendidikan maupun aktivitas ekonomi.
“Infrastruktur menjadi alasan pertama. Yang kedua, menyangkut perhubungan laut. Karena perhubungan laut itu sangat berpengaruh, yang mana dapat menghubungkan akses kesehatan, pendidikan, dan ekonomi tentunya,” katanya.
Tak hanya Obi Selatan, persoalan infrastruktur juga masih dirasakan masyarakat Kecamatan Obi Timur. Yulianto menyoroti belum memadainya akses jalan, khususnya jalur Woi menuju Sum.
“Kecamatan Obi Timur, masyarakat belum merasakan akses jalan, terutama akses ke Woi ke Sum,” tuturnya.
Persoalan tersebut semakin terasa saat musim selatan ketika gelombang tinggi menghambat pelayaran. Dalam kondisi seperti itu, masyarakat membutuhkan akses jalan darat sebagai jalur alternatif untuk menunjang mobilitas dan mengakses pusat pelayanan pemerintahan.
“Kalau musim selatan, musim ombak, itu sangat sulit, sangat susah untuk bisa ke kecamatan. Tentu jalan yang mereka butuhkan,” katanya.
Yulianto berharap pemerintah tidak menjadikan Pulau Obi hanya sebagai wilayah yang kaya akan sumber daya alam, tetapi juga memastikan masyarakatnya menikmati hasil pembangunan melalui infrastruktur dan pelayanan dasar yang layak.
Ia berharap rencana pengembangan Zona Obi pada 2028 dapat menjadi momentum untuk merealisasikan pembangunan jalan dan memperkuat konektivitas antarwilayah di Pulau Obi.
“Harapan saya, ke depan, dengan adanya Zona Obi di tahun 2028, itu jalan Obi bisa terealisasi,” pungkasnya.
Kemerdekaan, kata dia, seharusnya tidak berhenti pada slogan. Sebab, Indonesia boleh merdeka secara politik, tetapi kemerdekaan akan terasa belum lengkap ketika rakyat masih kesulitan mendapatkan jalan, listrik dan akses pelayanan dasar. (cido)
Penulis : Mursid
Editor : Redaksi
