teluknews – Ketua Pemuda Muhammadiyah Halmahera Utara, Faisal Pua, mengimbau masyarakat adat di wilayah lingkar tambang agar tidak mudah terprovokasi oleh isu maupun tuntutan yang belum didukung bukti dan dasar yang jelas.
Faisal menegaskan, masyarakat adat memiliki hak untuk menentukan sikap dan memperjuangkan kepentingannya sendiri tanpa dimanfaatkan sebagai alat untuk mengakomodasi kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.
“Jangan sampai masyarakat adat lingkar tambang dijadikan alat untuk mengamankan kepentingan orang atau kelompok tertentu. Masyarakat harus cerdas melihat siapa yang benar-benar memperjuangkan kepentingan mereka dan siapa yang hanya membawa kepentingannya sendiri,” tegas Faisal, Kamis (8/10/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Faisal menyikapi rencana aksi Aliansi Gerakan Menagih Utang Real (Gempur). Ia menduga terdapat kepentingan tertentu di balik aksi tersebut yang berkaitan dengan Afrida Ngato.
“Saya melihat aksi ini perlu dicermati. Saya menduga ada kepentingan Afrida Ngato yang sedang diperjuangkan melalui isu yang dibawa dalam aksi tersebut,” ujarnya.
Faisal juga menyinggung sejumlah persoalan yang menurutnya berkaitan dengan Afrida Ngato, termasuk dugaan aktivitas pertambangan tanpa izin dan dugaan gangguan terhadap kegiatan usaha pertambangan di area operasional PT Nusa Halmahera Minerals (NHM).
Meski demikian, ia menilai persoalan tersebut perlu ditangani berdasarkan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan serta diselesaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku.
“Kalau memang ada bukti, silakan bawa ke jalur hukum. Jangan masyarakat yang kemudian dipanaskan dengan isu-isu yang belum jelas kebenarannya,” katanya.
Ia mengingatkan masyarakat adat agar tetap tenang, mengedepankan sikap kritis, serta tidak terburu-buru menerima informasi yang berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
“Jangan mudah dihasut. Jangan sampai karena kepentingan segelintir orang, masyarakat adat yang akhirnya menjadi korban. Kita harus menjaga keamanan, ketertiban, dan keberlangsungan kehidupan masyarakat,” tegasnya.
Di sisi lain, Faisal turut menyoroti kontribusi NHM kepada masyarakat Maluku Utara, khususnya melalui program kemanusiaan dan bantuan pelayanan kesehatan bagi warga yang membutuhkan.
Menurut Faisal, di bawah kepemimpinan Presiden Direktur NHM, Haji Robert, perusahaan telah memberikan bantuan kepada sejumlah masyarakat yang menghadapi persoalan kesehatan dan membutuhkan penanganan medis.
“Pak Haji Robert sudah banyak membantu masyarakat Maluku Utara. Banyak warga sakit yang mendapatkan bantuan, termasuk masyarakat yang membutuhkan pertolongan dan fasilitas kesehatan,” ujarnya.
Karena itu, ia meminta semua pihak melihat persoalan secara menyeluruh, termasuk dengan mempertimbangkan berbagai kontribusi perusahaan kepada masyarakat. Namun, ia juga menegaskan bahwa kritik terhadap perusahaan tetap merupakan bagian dari hak masyarakat yang harus dihormati.
“Kalau ada kritik, silakan. Kalau ada persoalan, silakan disampaikan. Tetapi jangan membangun opini tanpa dasar, jangan memprovokasi masyarakat, dan jangan menjadikan masyarakat adat sebagai tameng untuk kepentingan tertentu,” tandasnya.
Faisal menambahkan, penyampaian aspirasi harus dilakukan secara bertanggung jawab, berdasarkan fakta, dan tetap menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar.
“Perbedaan pendapat itu biasa. Tetapi jangan sampai kepentingan pribadi dibungkus seolah-olah sebagai kepentingan masyarakat. Masyarakat adat bukan alat untuk memperjuangkan kepentingan siapa pun,” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Aliansi Gempur maupun Afrida Ngato belum memberikan tanggapan atas pernyataan Faisal Pua. Redaksi tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi pihak-pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini. (red)
