JAILOLO, teluknews – Janji Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat menjamin akses air bersih bagi warga Desa Tolofuo, Kecamatan Loloda, kembali dipertanyakan.
Sudah berhari-hari krisis air bersih melanda desa tersebut, namun hingga kini penanganan terkesan jalan di tempat. Di saat warga berjuang memenuhi kebutuhan dasar, PDAM dan Dinas PUPR justru saling melempar kewenangan dan alasan.
Krisis air bersih di Desa Tolofuo dipicu banjir dan tanah longsor yang terjadi awal Januari 2026. Bencana itu menimbun dua bak penampungan air bersih milik desa serta sumber mata air utama, sehingga tidak lagi berfungsi. Sejak saat itu, ratusan warga kehilangan akses air bersih untuk minum, mandi, dan mencuci.
Direktur PDAM Jailolo, Robert, menyatakan jaringan pelayanan PDAM hanya menjangkau hingga Desa Kedi. Atas kondisi tersebut, PDAM menyarankan warga Tolofuo mengambil air dari Desa Kedi menggunakan jerigen.
“Jaringan PDAM hanya sampai di Kedi. Saya sarankan ke Pak Camat supaya disiapkan jerigen agar warga bisa ambil air menggunakan bodi dari Kedi,” ujar Robert.
Menurutnya, PDAM hanya mampu menyediakan satu titik kran umum di Pelabuhan Kedi agar jarak tempuh warga lebih dekat.
“Sementara ini pihak kecamatan menyalurkan air galon dua hari sekali, tapi itu hanya untuk minum. Padahal kebutuhan warga bukan cuma minum, tapi mandi dan mencuci. Air galon mahal, jadi kami bantu dengan pasang mata kran di Pelabuhan Kedi,” katanya.
Robert mengakui keterbatasan PDAM dalam menangani krisis tersebut. Dari 20 jerigen yang diminta ke BPBD, hanya 10 yang tersedia. Bahkan, untuk membangun fasilitas air bersih di dalam desa, PDAM mengaku tak memiliki anggaran.
“Kalau mau dibuatkan fasilitas di kampung, saya sudah sampaikan ke Pak Camat agar koordinasi dengan Dinas PU. Terus terang, anggaran PDAM tidak ada. Saya hanya bisa minta teman-teman di Loloda ukur lokasi, nanti saya masukkan laporannya ke Dinas PU,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Halmahera Barat, Fachlis, mengklaim telah memerintahkan stafnya turun ke Desa Tolofuo. Namun, langkah tersebut disebut terhambat cuaca buruk.
“Saya sudah perintahkan staf ke Tolofuo, tapi cuaca tidak memungkinkan. Tidak ada bodi perahu yang berani keluar,” ujar Fachlis, Senin (12/1).
Namun, saat kembali dikonfirmasi pada Kamis (14/1) terkait tindak lanjut penanganan krisis air bersih, Fachlis yang juga menjabat Koordinator Pemulihan Sarana dan Prasarana Satgas Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Longsor Halbar, memilih bungkam hingga berita ini ditayangkan.
Di lapangan, warga Desa Tolofuo justru harus berjuang sendiri. Salah seorang warga, Harmin, membenarkan adanya bantuan air galon dari kecamatan, namun jumlahnya jauh dari mencukupi.
“Memang ada air galon, tapi itu tidak cukup. Kami juga sering ambil air di Desa Kedi. Jaraknya jauh, apalagi kalau cuaca buruk dan ombak besar, tidak mungkin kami ke sana,” ungkapnya.
Ia menegaskan, satu-satunya sungai di desa tidak layak untuk konsumsi. “Air sungai hanya bisa untuk mencuci. Tidak bisa diminum. Air itu kebutuhan dasar manusia,” katanya.
Harmin pun menyentil keras Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, khususnya PDAM dan Dinas PUPR, agar tidak terus berlindung di balik dalih keterbatasan anggaran.
“Kalau memang anggaran terbatas, jangan gengsi minta bantuan ke Pemerintah Provinsi. Ini soal hak dasar masyarakat, bukan proyek. Jangan biarkan kami terus jadi korban pembiaran,” tandasnya. (red)
