JAILOLO, teluknews – Sejumlah pemerintah desa di Kabupaten Halmahera Barat, menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Halmahera Barat, Senin (29/6/2026), untuk menyampaikan aspirasi terkait keterlambatan pembayaran Penghasilan Tetap (Siltap) perangkat desa.
Dalam aksi tersebut, para perangkat desa meminta Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat segera menyelesaikan tunggakan Siltap yang belum dibayarkan selama empat bulan.
Aspirasi itu kemudian disampaikan melalui audiensi bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat. Dalam pertemuan tersebut, perwakilan pemerintah desa menegaskan bahwa pembayaran Siltap merupakan hak yang harus dipenuhi karena berkaitan langsung dengan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di tingkat desa.
Menanggapi tuntutan tersebut, Bupati Halmahera Barat, James Uang, menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap berkomitmen menyelesaikan seluruh tunggakan Siltap perangkat desa.
“Pemerintah daerah tetap berkomitmen menyelesaikan seluruh tunggakan Siltap pemerintah desa. Kewajiban ini menjadi perhatian serius dan akan kami penuhi sesuai dengan kemampuan keuangan daerah,” tegas James.
Politikus Partai Demokrat ini menjelaskan, keterlambatan pembayaran bukan disebabkan karena pemerintah daerah tidak memiliki komitmen, melainkan akibat kondisi fiskal daerah yang saat ini masih mengalami keterbatasan.
“Jadi tadi saya sampaikan kondisi sesuai dengan kondisi riil keuangan daerah. Bukan karena pemerintah daerah memiliki anggaran tetapi sengaja tidak membayarkannya,” ujar James.
Menurutnya, kondisi tersebut berdampak pada penyesuaian sejumlah prioritas belanja daerah, termasuk proses pencairan hak-hak aparatur pemerintah desa.
Meski demikian, ia memastikan pemerintah daerah terus berupaya mencari solusi agar pembayaran tunggakan Siltap dapat direalisasikan secepat mungkin.
“Kami terus berupaya mencari solusi agar kewajiban pembayaran Siltap bisa segera direalisasikan. Pemerintah daerah tidak tinggal diam dan akan terus menyesuaikan dengan kemampuan fiskal yang ada,” katanya.
James juga mengajak seluruh pemerintah desa untuk terus membangun komunikasi yang baik dengan pemerintah daerah agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait kondisi keuangan daerah.
“Yang terpenting adalah komunikasi tetap terjaga. Kami terbuka menyampaikan kondisi keuangan daerah sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman di antara pemerintah daerah dan pemerintah desa,” tambahnya.
Pertemuan yang berlangsung di ruang rapat Bupati Halmahera Barat itu akhirnya menghasilkan kesepahaman bersama. Melalui forum hearing tersebut, pemerintah daerah dan perwakilan pemerintah desa menyepakati langkah-langkah penyelesaian tunggakan Siltap dengan mempertimbangkan kondisi fiskal daerah, sekaligus menjaga stabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di tingkat desa.
Penulis : Jojo An
Editor : Redaksi
