Oleh: Tiklas Pileser Babua
Cuaca ekstrem kembali memaksa warga menggantungkan harapan pada doa di setiap rumah. Ada yang menangis, ada yang marah, ada yang pasrah, dan ada pula yang sibuk berperan sebagai juru bicara di tengah banjir.
Banjir bandang melanda sejumlah wilayah di Provinsi Maluku Utara, salah satunya Kabupaten Halmahera Barat. Banjir pertama terjadi pada 5 Januari 2026 di Desa Gamomeng, Kecamatan Sahu Timur, sekitar pukul 20.37 WIT. Peristiwa ini menyebabkan akses jalan penghubung Desa Susupu–Jailolo terputus sementara.
Banjir susulan kembali terjadi pada 7 Januari 2026 di wilayah yang sama. Namun kali ini dampaknya jauh lebih luas. Tidak hanya Desa Gamomeng, banjir meluas hingga hampir 70 persen wilayah Kabupaten Halmahera Barat yang mencakup tujuh kecamatan: Sahu Timur, Sahu, Ibu Selatan, Ibu Tengah, Ibu, Ibu Utara, dan Loloda.
Di tengah bencana, sebagian pejabat justru tampak sibuk menarik urat leher di berbagai acara seremonial, menyampaikan sambutan termasyhur sebagai penanda awal tahun. Rakyat tenggelam, sementara pejabat berjuang agar citra tidak ikut karam. Ada pula yang berpose di tengah banjir, menunjuk dengan jari telunjuk demi menangkap simpati kamera. Padahal, titik-titik rawan banjir ini bukan pertama kali mereka kunjungi. Sayangnya, banjir kerap dijadikan momentum menyelamatkan citra, bukan sebagai dasar perubahan kebijakan.
Ironisnya, sejumlah pejabat lebih senang “digendong” oleh figur ibu cantik demi tampil sebagai jubir di tengah banjir. Dengan nada dramatis mereka berkata, “Rakyat kita butuh bantuan, Bu. Butuh pakaian, Bu. Rakyat membutuhkan uluran tangan Ibu.” Kalimat-kalimat itu dipoles sedemikian rupa, seolah empati baru lahir ketika kamera menyala.
Beberapa jam setelah meninjau lokasi banjir, para pejabat gaul ini mulai mengunggah status di WhatsApp Story dengan narasi keluh kesah: “Halbar selalu saja darurat bencana, ada apa gerangan?” Pejabat dengan pola seperti ini layak disebut pemimpin yang gagap langkah dan miskin gagasan.
Seharusnya, dari bencana yang terus berulang, para pemangku kebijakan melakukan refleksi serius. Banjir dan longsor adalah demonstrasi alam yang paling jujur, lebih jujur daripada pidato berapi-api di ruang berpendingin udara. Ia menghantam rumah tembok, rumah ibadah, jembatan, dan jalan tanpa pandang bulu.
Bencana ini menjadi tamparan keras atas kenyataan bahwa gagasan menjadikan Halmahera Barat sebagai rumah industri dan pertambangan nyatanya tidak direstui oleh alam. Jika dipaksakan, alam sedang menyiapkan balasan atas keserakahan yang sama.
Terakhir, kepada seluruh warga yang terdampak bencana, penulis menyampaikan duka mendalam. Percayalah, negeri Jio Japung Ma Lamo akan diselamatkan oleh kita sendiri, dimulai hari ini. Tinggal memilih: apakah kita duduk memegang garpu sebagai pemain, atau telanjang di atas piring sebagai santapan.
Jailolo, 7 Januari 2026
